Diwarnai Aksi Walk Out, Harapan Dewan Terkait Dana Hibah Kembali Kandas
Suasana rapat kerja anggota DPRD Tabanan dengan jajaran Eksekutif di Gedung Dewan Sanggulan. Jumat (19/6). (LB)
TABANAN – Harapan anggota DPRD Tabanan agar dana hibah untuk masyarakat segera dicairkan kembali kandas (gagal,.) usai pertemuan dengan pihak eksekutif. Rapat kerja antara DPRD dengan Team Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) di Gedung Dewan Sanggulan bahkan diwarnai aksi walk out karna tidak menemukan kesepakatan. Jumat (19/6).
Aksi walk out dilakukan Ketua Komisi II, Wayan Lara karena kesal tidak memperoleh jajawan memuaskan dari Eksekutif. Sebelum hengkang dari ruang sidang, Lara bahkan meminta Pimpinan segera menutup raker sebab sudah tidak ada lagi yang perlu dbahas.
“Silahkan pimpinan membubarkan saja pertemuan ini, sebab sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan,” ujarnya kemudian beranjak keluar.
Rapat kemarin merupakan kali kedua pembahasan dana hibah yang sejatinya diminta dewan agar segera dicairkan. Rapat dibuka Ketua Dewan, I Made Dirga dihadiri sejumlah pejabat teras Pemkab Tabanan diantaranya Sekda Wayan Susila, Kepala Badan Keuangan, Dewa Ayu, Bapelitbang I Gusti Ngurah Wiratmaja serta sejumlah asissten Pemkab Tabanan.
Sejak awal rapat, Dirga menyampaikan aspirasi dewan perihal keinginan masyarakat agar dana hibah berikut bantuan lainnya bisa digelontorkan sebab merupakan hak masyarakat disamping sedang dibutuhkan saat pandemi Corona saat ini.
“Dana hibah tersebut merupakan hak masyarakat dan sangat dibutuhkan saat ini,” ungkap Dirga.
Sayangnya, keinginan jajaran Anggota kandas usai mendengar pemaparan TAPD terkait dana hibah dimaksud.
Mewakili eksekutif, Sekda Susila menegaskan bahwa pencairan dana hibah masih terkendala sejumlah aturan pusat karena sedang fokus menanganai masalah dampak COVID-19 saat ini.
“Hibah memamg bener ada, tapi kondisi posisi anggaran bener bener harus menjadi acuan,” tegasnya.
Sekda Susila menambahkan bahwa keputusan belum dilakukannya pencairan dana hibah berdasarkan surat keputusan Tiga Menteri, sehingga jelas tidak bisa dicairkan selain diluar penanganan dampak Corona saat ini.
Meski berharap aka nada pembiayaan terkait dana hibah, namun kondisi kas daerah disebutkan belum cukup mengingat dampak COVID-19 sangat dirasakan oleh Pemkab Tabanan.
Kondisi keuangan daerah juga terbebani dengan rencana hajatan event Pilkada Tabanan yang akan digelar Desember mendatang. Sekda Susila mengaku pihaknya masih dikejar-kejar oleh penyelenggara dalam hal ini KPU Tabanan terkait dana pilkada tersebut.
“Ada event pilkada yang membutuhkan biaya 2.7 Milyar. Sampai hari ini kami masih dikejar kejar oleh penyelenggara Pilkada yang tidak bisa kami penuhi,” jelasnya.
Berikutnya, Kepala Bakeuda Dewa Ayu kembali menguatkan bahwa kondisi keuangan saat ini belum mencapai target meski sejumlah upaya sudah dilakukan.
Pemberlakuan situasi normal di Tabanan saat ini ditegaskan masih belum bisa mendongkrak pendapatan sesuai harapan karena dampak COVID-19 saat ini.
“Meski sudah berlaku situasi normal, namun pendapatan belum siginifikan karena dampak Corona saat ini,:” tegas Dewa Ayu.
Mendengar pemaparan Eksekutif, Ketua Dewan Dirga kembali menilai jajaran TAPD belum maksimal melakukan upaya maupun terobosan sesuai apa yang dikehendaki. Sehingga pencairan selalu tertunda dan tertunda sejak 2018 lalu.
Untuk itu, Dirga mengajak Eksekutif untuk duduk bareng bersama-sama membahas sehingga menemukan jalan keluar saat ini.
“Yang model inilah jadinya kita. Akhirnya begini penjelasannya dan kami selalu terpojok. Gebrakan apa yang bapak-bapak pernah lakulan, masak sampai pukul meja tapi seperti ini jawabannya. Kami prihatin tapi tidak boleh prihatin terus dan harus dihadapi,” tegas Dirga.
Senada dengan Ketua Dewan, Ketua Fraksi, I Nyoman Arnawa alias Komet bahkan menuding dana hibah belum diketahui apakah ada atau tidak saat ini.
Karena alasan tersebut, Komet turut menegaskan agar segera menutup rapat karena tidak ada lagi yang peru lagi dibahas berikut apa yang disampaikan Eksekutif masih stagman tidak ada perubahan. Bahkan dia menilai, esekutif ikut memperkeruh dan mempolitisasi anggaran.
“Kenapa sama sekali tidak niat, rasa memkirkan kami di DPRD. Masak yang ada hanya pimpinan Bupati tanpa melihat kami di sini,” tegas Komet. (Cia)
Komentar