Media Berita Online Bali Terkini, Kabar Terbaru Bali - Beritabali.com

Dewan Bidik Parkir Toko Modren

Suasana rapat kerja Pansus II DPRD Tabanan bersama pihak eksekutif, Senin (31/8). (Ist)

TABANAN -  Jajaran DPRD Tabanan berupaya meningkatkan sejumlah obyek pendapatan pajak di tengah Pandemi saat ini. Keberadaan parkir toko berjejaring atau toko modren di kabupaten Tabanan diharapkan menjadi salah satu obyek pajak pendapatan daerah.

Hal itu terungkap dalam   rapat kerja Pansus II DPRD Tabanan bersama pihak eksekutif, Senin (31/8) dengan membahas Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Melihat potensi yang ada, pihak legislatife mendorong pihak eksekutif agar dapat menambah obyek pajak parkir menjadi salah salah satu potensi pendapatan pajak daerah.

Potensi ini dinilai cukup besar mengingat jumlah toko berjejaring di Tabanan, sementara objek pajak parkir di Tabanan masih berjumlah 17 obyek.

Rapat dipimpin Ketua Pansus II, Ni Made Dewi Trisnayanti dan dihadiri oleh Asisten III Setda Tabanan I Made Agus Harta Wiguna, Kepala Dinas Perhubungan Tabanan I Gusti Ngurah Darma Utama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tabanan I Made Subagia dan sejumlah perwakilan staf dari OPD terkait.

Dalam kesempatan rapat, Trisnayanti mengungkapkan agar instansi terkait kembali melakukan pendataan terkait lahan parkir di Tabanan mengingat saat ini obyek pajak parkir yang terdata di Tabanan baru 17 obyek.

“Obyek yang terdata saat ini adalah objek parkir kategori besar, dan otomatis pemasukan ke Pemda masih kecil. Kami meminta instansi terkait bisa kembali mendata obyek pajak parkir yang bisa menghasilkan,” ujarnya.

Dia memaparkan bahwa obyek pajak parkir toko berjejaring cukup potensial menghaslkan pajak sementara toko berjejaring semakin banyak bermunculan. Sayangnya, selama ini parkir toko obyek berjejaring diberlakukan secara gratis.

“Seharusnya mereka membayar ke Pemda terkait parkir tersebut,” tegas politisi asal Penebel tersebut.

Digratiskannya parkir di toko berjejaring dilakukan karena pihak toko berjejaring kesulitan menentukkan jumlah mobil dan motor yang berbelanja per hari, sehingga kesulitan untuk menentukan presentasinya. Namun Trisnayanti menyebutkan bahwa jika ada kemauan bisa saja hal tersebut dilihat dari jumlah transaksi tiap hari. Selain itu, lahan Pemda yang saat ini 'nganggur' juga bisa didata untuk obyek parkir,  terutama lahan yang dekat dengan keramaian. (Cia)

Komentar