Mufti Anam: "BUMN Perlu Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Omon-Omon"
Mufti dan Erick Thohir
TABANAN - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menyoroti kinerja Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, dalam sebuah rapat kerja bersama legislator. Dalam pertemuan tersebut, Mufti menggunakan istilah yang menarik perhatian, yang disampaikan oleh Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.
"Dalam waktu singkat ini, kita membutuhkan langkah-langkah taktis yang dapat menghasilkan tindakan nyata. Maaf jika saya meminjam istilah dari Pak Prabowo, tapi menurut saya, Pak Erick Thohir ini omon-omon saja, no action. Kalau diungkapkan dengan bahasa anak muda, begitulah," tegas Mufti di ruang Komisi VI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 Maret 2024.
Mufti juga menyinggung soal dukungan Erick kepada Prabowo dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sementara Prabowo, di sisi lain, kerap kali mengkritik kinerja BUMN.
Prabowo sebelumnya menilai bahwa BUMN hanya mengandalkan proteksi dari pemerintah. Dia juga menyoroti bahwa meskipun BUMN diberikan hak istimewa untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah, namun seringkali mematok harga tinggi.
"Terkait dengan kritik yang dilontarkan Pak Prabowo terhadap BUMN, meskipun pilpres sudah selesai, saya ingin bertanya, mengapa beliau kembali mengkritik BUMN? Mengapa beliau masih merasa perlu untuk menyuarakan pandangannya terhadap BUMN? Padahal saat ini tidak ada lagi urusan elektabilitas, atau meraih dukungan pemilih. Tetapi apa yang saya tangkap dari kritik Pak Prabowo adalah bahwa menurutnya, BUMN tidak berada pada posisi yang baik," ungkap Mufti.
Mufti juga mempertimbangkan kemungkinan jika Prabowo terpilih sebagai presiden, dia akan menilai kinerja BUMN dengan kritis. Dan jika itu terjadi, menurutnya, kinerja Erick Thohir sebagai Menteri BUMN periode 2019-2024 akan dicatat sebagai yang terburuk dalam sejarah.
"Jika nanti Pak Prabowo terpilih sebagai presiden dan dia merasa bahwa BUMN tidak berada dalam kondisi yang baik, bahwa BUMN hanyalah beban bagi negara, dan kemudian dia memutuskan untuk membubarkannya, maka tentu saja Erick Thohir sebagai menteri BUMN di periode tersebut akan dicatat sebagai yang terburuk dalam sejarah," lanjutnya.
Komentar kontroversial Mufti Anam ini tentu menjadi perbincangan hangat dalam rapat kerja bersama anggota legislatif. Ada yang menyambut kritikannya sebagai bentuk keprihatinan yang perlu diperhatikan, sementara yang lain menyoroti cara penyampaiannya yang menggunakan istilah yang cukup tidak biasa di lingkungan DPR.
Namun demikian, substansi dari pesan yang disampaikan oleh Mufti Anam tetap menjadi fokus utama. Diharapkan kritikannya dapat menjadi pemacu untuk dilakukannya langkah-langkah strategis yang lebih efektif guna meningkatkan kinerja BUMN di masa mendatang. Sebagai anggota Komisi VI DPR yang terkemuka, Mufti Anam akan terus mengawasi dan memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan terkait sektor BUMN demi kemajuan bangsa dan negara. ***
Komentar