Ketua DPRD Tabanan Arnawa Buka Diskusi Kopi Pewarta Bertajuk Dilema Tenaga Honorer
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa saat menghadiri sekaligus membuka acara diskusi Kopi Pewarta. (ist)
TABANAN - Komunitas Persatuan Wartawan Tabanan (Pewarta) kembali menggelar Komunikasi Penuh Isnpirasi (Kopi) Pewarta, pada Jumat (14 Februari 2025).
Kali ini Kopi Pewarta yang mengusung tema "Dilema Honorer Menanti Kepastian di Tengah Reformasi Birokrasi" dibuka langsung oleh Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Armawa yang juga sekaligus sebagai narasumber.
Kopi Pewarta yang digelar di Gedung DPRD Tabanan mulai pukul 09.00 WITA tersebut juga mengadirkan narasumber
Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardhani, Kepala Badan Kepegawaian Peningkatan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tabanan I Made Kristiadi Putra, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali Repuiblik Indonesia Ni Nyoman Sri Widhiyanti, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (Bakuda) Kabupaten Tabanan I Wayan Kotio.
Hadir juga Kabid Perencanaan Pengendali dan evaluasi Bappeda Tabanan I Gusti Bagus Dwi Putra Aryantho, Sekdiskominfo I Gusti Putu Winiantara dan Kabagprokofim I Wayan Budiarta.
Ketua Panitia Kopi Pewarta Juliadi dalam sambutan pembukanya menuturkan Kopi Pewarta merupakan kegiatan rutin yang digelar Pewarta Secara berkala tiga bulan sekali, thema yang diangkat bervariasi disesuaikan dengan topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, khususnya tenaga honorer.
"Thema yang diangkat kali ini tentang nasib tenaga honorir di Pemkab Tabanan seusai adanya penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Mereka yang tidak lulus P3K bagiamana nasibnya?," katanya bernada tanya. Diharapkan adanya diskusi yang digelar dalam Kopi Pewarta ini, bisa dicarikan terkait nasib tenaga honorer yang belum lulus P3K tersebut.
Usai membuka diskusi, Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa selaku narasumber menyatakan pihaknya bersama pimpinan daerah telah melakukan koordinasi dan sepakat akan memperjuangkan nasib tenaga honorer yang belum lulus P3K.
Ditegaskan, dirinya selaku Ketua DPRD Tabanan telah menugaskan Komisi I agar berkoordinasi dengan BKPSDM dan mengawal penuh agar tenaga honorer yang belum lulus P3k diperjuangkan menjadi tenaga P3k Paruh waktu.
"Kami berharap tahun 2026, tenaga honorer yang sudah terdata di BKN dan sudah mengabdi dua tahun, bisa diperjuangkan menjadi P3K penuh waktu," katanya. ***



Komentar