Tiga Fraksi DPRD Tabanan Sepakat Kelanjutan Pembahasan 4 Ramperda
(Ist)
TABANAN – Tiga Fraksi DPRD Tabanan yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar dan Nasional Demokrat sepakat untuk membahas kelanjutan usulan 4 ramperda yang diusulkan pihak eksekutif.
Kesepakatan itu terungkap dalam rapat sidang paripurna ke 11 dan 12 masa persidangan I dan II 2025 yang turut didengarkan Bupati Komang Gede Sanjaya diwakil Wabup I Made Dirga di ruang rapat paripurna DPRD Tabanan pada Selasa 17 Juni 2025.
Fraksi PDI Perjuangan lewat Ketuanya, Eka Nurchyadi menyatakan apresiasinya atas usulan 4 ranperda oleh Bupati Tabanan dan jajarannya yang ingin mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik ke depan.
Hal itu turut diamini fraksi Golkar dan Nasional Demokrat, yang turut bersepakat melanjutkan pembahasan ke empat ramperda usulan eksekutif demi terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang baik.
"Dimana opini WTP telah didapatkan untuk ke sebelas kali berturut-turut, semakin memperkuat komitmen Kabupaten Tabanan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," ungkap Ketua Fraksi PDP I Putu Eka Putra Nurcahyadi.
Selain itu, Eka Nurcahyadi juga menegaskan agar usulan 4 ramperda tersebut bisa dilanjutkan sesuai dengan tanggapan maupun tahapan dan regulasi selanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Wabup Dirga yang dalam hal ini meakili Bupati Komang Gede Sanjaya menegaskan jika pihaknya sudah mengajukan usulan 4 ramperda pada sidang pariurna 16 Juni 2025 lalu.
Dirga pun menyampaikan apresiasi atas dukungan dari para pimpinan dan seluruh anggota dewan terhadap pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah diraih selama sebelas tahun berturut-turut, mulai dari tahun 2014 hingga 2024.
"Opini WTP pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama, seluruh Perangkat Daerah serta seluruh komponen yang terkait di dalam pengelolaan keuangan daerah," sebagaimana dibacakan oleh Wabup Dirga.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak boleh membuat pihaknya merasa puas.
“Kami sependapat dengan pandangan fraksi dewan, bahwa hal tersebut t6idak sampai membuat kita merasa puas dan terlena apalagi lupa diri, namun harus menjadi motivasi untuk terus dipertahankan dengan berbagai upaya pembenahan dan penyempurnaan, terutama dengan memperhatikan dan menindaklanjuti segera semua catatan temuan dan rekomendasi BPK dengan kesungguhan,” ucap Dirga.
Dalam tanggapannya, Bupati Sanjaya melalui Wabup Dirga juga menanggapi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,24 triliun atau 94,78% dari target sebesar Rp2,36 triliun. Ia menyampaikan,
“Kami sependapat pendapatan asli daerah (PAD) harus terus ditingkatkan dengan pemungutan yang lebih efektif serta terobosan-terobosan baru yang inovatif pada OPD-OPD penghasil untuk mengoptimalkan semua potensi objek pajak maupun retribusi. Digitalisasi menjadi tren yang harus kita terapkan dalam operasional penatausahaan maupun pemungutan PAD," pungkasnya. ***
Komentar