DPRD Tabanan Soroti Temuan BPK Terkait Laporan Keuangan Pemkab Tabanan, Arnawa: Eksekutif Jangan Lengah
Ketua DPRD Tabanan, Nyoman Arnawa (st)
TABANAN – Pemkab Tabanan telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan WTP tersebut merupakan kali ke 11 (sebelas) yang diraih Pemkab Tabanan secara berturut-turut.
Meski begitu, jajaran DPRD Tabanan justru menyoroti pemberian WTP oleh BPK Tersebut bahkan meminta kepada eksekutif yakni Pemkab Tabanan agar tidak lengah dan segera menindak lanjuti sejumlah hasil temuan oleh BPK terkait laporan keuangan tahun 2024 lalu.
Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa pun turut memberikan apreasiasi raihan opini WTP Pemkab Tabanan tersebut, namun secara khusus dia meminta agar raihan tersebut tidak membuat lengah.
“Kami tentu mengapresiasi keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga sebelas kali. WTP itu harus sesuai dengan kinerja fakta lapangan. Jangan sampai WTP itu sebatas administrasi belaka,” ungkap Arnawa usai memimpin rapat paripurna DPRD Tabanan pada Senin, 16 Juni 2025.
Arnawa melanjutkan agar opini WTP tersebut tidak hanya sebagai formalitas tahun, namun sebaiknya harus mencerminkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lapangan.
“Kami tidak ingin WTP hanya menjadi laporan administratif saja. Kita akan pantau dan cek apakah WTP sudah sesuai dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Terkait catatan dari BPK yang menyertai opini tersebut, Arnawa meminta agar segera ditindaklanjuti, apalagi beberapa temuan disebutnya kerap berulang ditemukan.
“Catatan BPK akan kita perbaiki. Kita bersama eksekutif akan melakukan perbaikan bersama. Salah satunya catatan perbaikan terkait aset. Jadi apa yang menjadi saran perbaikan BPK wajib kita lakukan perbaikan. Dan saya sebagai ketua dewan, intinya WTP wajib sesuai fakta lapangan, bukan hanya sekedar kertas administrasi,” tegasnya. ***
Komentar